Warta Pilrek | Reuleut – Sejalan dengan berakhirnya fase pendaftaran bakal calon Rektor Universitas Malikussaleh periode 2026-2030 pada 10 September 2026, Panitia Pemilihan Rektor Universitas Malikussaleh mulai melakukan rapat konsolidasi menuju persiapan rapat Senat Paripurna penetapan bakal calon rektor.
Rapat tersebut dilaksanakan pada Jumat, 11 September 2026 di Gedung Rektorat Kampus Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara. Rapat dimulai pukul 09.00 – 11.45 WIB.
Pada rapat yang dihadiri seluruh Panitia Pilrek, yang diketuai Dr Azhari MSc dan sekretaris Dr Hadi Iskandar, dan anggota Dr Nazaruddin, Dr Hafnidar, Dr Murhaban, Deassy Siska MSc (ex officio Ketua Senat), dan Dr Teuku Kemal Fasya (ex officio Sekretaris Senat), disepakati bahwa ada enam bakal calon Rektor Unimal yang telah mendaftarkan diri.
Keenam bakal calon tersebut adalah Dr Mukhlis, Jullimursyida PhD, Dr Alfian, Dr Baidhawi, Dr Mohd Heikal, dan Dr Ir Asri. Keenam nama tersebut telah memenuhi proses formal pendaftaran berupa penyerahan empat eksemplar formulir pendaftaran. Salah satunya adalah dokumen asli yang dikirimkan melalui email Panitia Pilrek.
Menurut Ketua Panitia, Dr Azhari, proses pemeriksaan ini dilakukan sebelum ditetapkan bakal calon rektor yang telah memenuhi persyaratan. “Semua proses penjaringan ini akan selesai sebelum 30 September 2026. Pemeriksaan ini sendiri juga akan berkoordinasi dengan Irjen Kemendikti Saintek,” ungkap Azhari.
Sementara Sekretaris Panitia Pilrek, Dr Hadi Iskandar menyatakan bahwa Panitia bekerja berdasarkan regulasi yang legitimated yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Senat Universitas 2026. Ia menyebutkan bahwa regulasi yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823).
“Jadi panitia bekerja lebih terfokus berdasarkan regulasi yang ada. Hampir tidak terjadi perselisihan karena semua hal telah jelas diatur di dalam Permen dan kemudian diderivasi ke dalam Peraturan Senat Universitas,” tutupnya.